VISI MISI, TUJUAN SERTA ARAH GERAKAN KOPRI

(Doc. Google)

A. Visi Misi Korps PMII Putri

Visi :

Terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Misi :

Mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.

B. Tujuan Korps PMII Putri

Terbentuknya pribadi muslimah Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

C. Sikap dan Arah Gerak Korps PMII Putri

Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI untuk mewujudkan perubahan dalam wacana serta penyelesaian permasalahan-permasalahan keadilan (perspektif gender) baik internal dan eksternal kelembagaan, akan lebih masif dan terorganisir ketika tujuan gerakan KOPRI diperjelas. Setidaknya ada tiga gerakan strategis yang dapat dilakukan KOPRI untuk tetap konsisten dengan tujuan PMII.

Kader KOPRI (karena kodratnya terlahir sebagai perempuan) tidak dibatasi hanya dapat bergerak pada ranah isu-isu perempuan, pun sebagai kader PMII secara mutlak senantiasa dapat bergerak pada gerakan kemanusiaan yang lebih luas sekaligus berkelanjutan.

Alasan adanya KOPRI, yaitu:

  1. Menyikapi kebijakan yang tidak memihak kepada perempuan
  2. Membuka peluang mengawal kebijakan pro-gender

Singkatnya, KOPRI harus mampu menciptakan kondisi pembagian kerja adil gender dengan merumuskan “tiga strategi gerakan” :

  1. Gerakan Sosial – Budaya

Hasil nyata yang akan dicapai dalam proses gerakan sosial-budaya adalah advokasi kepada masyarakat, baik advokasi kebijakan publik yang menyoal perempuan maupun advokasi basis massa (terhadap sektor buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, dll) tentu dalam sudut pandang keadilan gender.

KOPRI sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengawalan gerakan perempuan harus bisa menjadi garda terdepan dalam menyikapi nilai serta perilaku masyarakat. Serta bagaimana bisa menjadi penghubung antar lembaga maupun individu masyarakat, lantas berperan penting dalam mencegah atau menyikapi budaya yang memarjinalkan posisi kelompok manusia terlebih kaum perempuan.

2. Gerakan Politik

Hasil yang akan dicapai dalam gerakan ini adalah pencapaian sektor-sektor kepemimpinan bagi kader-kader putri PMII. Dengan tanpa menekan pergerakan kaum laki-laki dan/ lainnya. Politik merupakan seni bagi setiap orang, apalagi orang dalam perkumpulan yang memiliki tujuan bersama.

A. Mendorong kebijakan pro gender:

  1. Menciptakan peta gerakan advokasi kebijakan publik; 1) Partnership, memiliki jaringan seluas-luasnya dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perempuan. 2) Memiliki desain

2. Advokasi penyusunan regulasi sensitif gender; 1) Kebijakan bias gender, 2) Kebijakan netral gender, 3) Kebijakan spesifik gender, 4) Kebijakan pengawal kesetaraan gender

B. Distribusi kader

Membangun karakter  kerja kader yang sesuai dengan kapasitas, elektabilitas dan talenta kader KOPRI agar terakses berbagai lini kehidupan guna kesejahteraan masyarakat.

C. Mengakses dan memaksimalkan peluang yang ada untuk KOPRI peka dan terlibat langsung dalam sistem kebijakan.

3. Gerakan Sains dan Teknologi

Output yang akan dicapai oleh kader KOPRI dalam bidang ini tak lain dapat menciptakan produk hasil pendalaman sains dan teknologi, serta dapat menempati sektor-sektor sains, juga aktif dan bijak dalam bermedia sosial sebagai wujud pemanfaatan teknologi dalam ranah gerakan paling mutakhir.

Ilmu pengetahuan yang beriringan dengan perkembangan zaman sudah semestinya menjadi kondisi paling normal bagi kader PMII. Sebagai intelektual perempuan muda, KOPRI haruslah mempunyai wacana khas yang dituangkan melalui diskusi guna keberlanjutan aksi yang membumi. Kepenulisan, yang begitu lekat dengan kita, menjadi basis pengetahuan kita dalam ranah gerakan. Perempuan PMII sudah harus melek bahwa menulis adalah menggenggam dunia. Dalam tulisan pula kita belajar sains dan teknologi. Maka dari itu, sains dan teknologi selalu dapat dipelajari serta dikembangkan.

Tentu banyak kesulitan yang akan kita hadapi, namun setidaknya sebagai pengurus kita mencoba. Pertama yang harus kita lakukan membuka kesadaran pentingnya pengetahuan untuk membentuk kader berkualitas ahlussunnah wal jamaah. Kedua, memberi pemahaman secara getok tular bahwa setiap  kader mempunyai potensi juga kemampuan yang harus diasah dan digunakan. Ketiga, memperkuat kajian untuk menanamkan atau memupuk jiwa kompetisi (positif) bagi setiap diri kader.

4. Gerakan Ekonomi

 Wujud gerakan kader KOPRI dalam hal ini, mengambil peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia 2030 dengan menyiapkan perempuan-perempuan kuat dalam bidang ekonomi dan ranah gerakan.

Indonesia merupakan negara emerging market yang diprediksi akan masuk ke dalam jajaran 10 besar ekonomi dunia (sekarang 20 besar) pada tahun 2030. Pada tahun 2030 juga penduduk muda Indonesia akan meningkat menjadi 5-6 persen dari penduduk muda dunia (sekarang penduduk muda Indonesia 4 persen dari penduduk muda dunia). Jumlah ini lebih besar 20-50 pesen dari negara maju seperti Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dll). Dari total populasi penduduk muda tersebut hampir 50 persen merupakan perempuan.

Menyikapi hal tersebut, KOPRI harus mengambil peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia 2030 dengan menyiapkan perempuan-perempuan kuat dalam bdang ekonomi. Sebelum merumuskan peran KOPRI dalam bidang ekonomi, kami mengidentifikasi beberapa masalah secara luas tidak hanya permasalahan KOPRI secara organisasi maupun individu anggota saja. Beberarapa masalah tersebut yakni:

a. Pendidikan Rendah

Rendahnya pendidikan perempuan Indonesia membuat semakin  terpuruknya perempuan dalam sektor ekonomi, dikarenakan rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa serta budaya patriarki yang kian melekat pada tubuh perempuan semakin nyata karena rendahnya pendidikan perempuan membuat perempuan semakin sulit mandiri (dalam hal ekonomi) dan selalu bergantung pada laki-laki. Secara nyata faktor pendidikan merupakan salah satu syarat mutrak ketika masuk pada ruang-ruang kerja. Sampai hari ini Indonesia masih menjadi negara dengan Human Development Index yang rendah.

b. Pengambilan/Pergantian Peran (Dunia Terbalik)/double burden.

Menurut penelitian SMERU “…….terdapat indikasi para istri yang suaminya terkena dampak krisis dan pulang ke desa (umumnya para  pekerja industri kontruksi) telah dengan rela mengambil alih peran suami untuk mencari nafkah dengan merantau ke kota mencari  pekerjaan, atau bahkan menjadi TKI” salah satu permasalahan  perempuan adalah seolah – olah perempuan dipaksa sebagai tulang  punggung keluarga untuk mencari nafkah yang seharusnya itu menjadi tugas laki-laki. Sebagian dari mereka (perempuan) memilih sebagai buruh pabrik atau TKI.

c. Kemiskinan dan pemiskinan (marginalisasi).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap proses perekonomian khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan tidak mampu berusaha memperbaiki perekonomian mereka  dikarenakan beban kemiskinan, harus berusaha dengan segala upaya  dan beroreantasi pada kebutuhan saat ini yang semakin meningkat. Perempuan dalam kemiskinan membuat mereka menjadi putus asa dan tidak berfikir jernih.

d. Perempuan yang memiliki usaha namun tidak dapat berkembang

Beberapa faktor perempuan yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat berkembang yaitu:

  1.  Kurangnya akses informasi dan pasar
  2. Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang ada
  3. Kurangnya peningkatan kualitas SDM
  4. Minimnya inovasi produk
  5. Kurang berjejaring
  6. Kesenjangan selisih upah laki – laki dan perempuan meskipun disektor yang sama Salah satu faktornya adalah semakin maraknya industri pabrik yang lebih banyak mempekerjakan buruh perempuan daripada laki-laki dikarenakan upah perempuan yang mau dibayar sangat rendah dari laki-laki.

e. Kurangnya sensitifitas gender

Kesadaran terhadap sensitifitas gender diruang – ruang kerja (Pabrik maupun kantor) masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja usaha perempuan, yang seharusnya menjadi sebuah relasi gender.

Contohnya: kurangnya bahkan tidak adanya fasilitas ruang ASI yang baik di tiap – tiap ruang kerja perempuan, dll

f. Di organisasi KOPRI sendiri, tidak ada wadah khusus untuk dapat menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi sahabat – sahabat KOPRI yang memiliki kreatifitas mengolah sesuatu menjadi sebuah barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sarana usaha mandiri bagi KOPRI.

D. Gerakan KOPRI

KOPRI berupaya melakukan pembenahan organisasi baik internal atau eksternal melalui peran responsif terhadap permasalahan-permasalahan di tubuh KOPRI, diawali dengan mengidentifikasikan permasalahan KOPRI yang diserap dari berbagai kondisi daerah berkembangnya KOPRI saat ini, yaitu:

  1. Infrastruktur

 Rendahnya minat kader putri PMII yang memiliki basis pengetahuan yang ilmiah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi KOPRI sehingga tidak ada rasa kepemilikan KOPRI, tidak ada rasa kepemilikan KOPRI, dan kurangnya sinergitas yang baik antara KOPRI dan PMII baik secara pola pikir dan teknis pelaksanaan.

2. Suprastruktur

Tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi. Hal ini mengakibatkan kaderisasi KOPRI yang belum tersistematis dan belum ada panduan yang jelas terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan KOPRI.

3. Sosial Struktur

Minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahya minat bertahan di jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahya minat kader perempuan untuk bergelut di wilayah pemikiran, kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Pembahasan kondisi KOPRI diawali dari identifikasi masalah merupakan langkah strategis untuk mensinergiskan dalam perumusan penyelesaian permasalahan dengan perkembangan yang menjadi kekuatan KOPRI saat ini, yaitu :

  1. Kuantitas kader KOPRI

 Yang makin meningkat, terbukti memiliki basis massa yang besar, massif dan tersebar di seluruh Indonesia.

2. Kualitas kader KOPRI

yang mampu berkompetisi seperti dalam konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu  kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

3. Kekuatan Hukum

Struktur organisasi yang kuat dengan mengikuti struktur PMII, dari kekuatan hukum inilah sebuah ruang dapat direbut atau minimal dipertahankan untuk mencapai sebuah kemandirian gerakan yang lebih massif. Dalam status semi otonom, saat ini KOPRI memiliki beberapa kekuatan hukum organisasi seperti memiliki Hak suara di kongres.

E. Gerakan/Gagasan KOPRI dari Masa ke Masa

  1. Periode 1960-1961

Hasil Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin di Surabaya 14-16 April 1960 :

Departemen Keputrian : Mahmudah Nahrowi

Gerakan / Gagasan : Gerakan perempuan PMII lebih fokus memusatkan perhatian menangani masalah-masalah perempuan dan sebatas menjahit, memasak dan mengenai masalah dapur.

2. Periode 1961-1963 dan 1963-1967 (Dua Periode)

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

Gerakan / Gagasan : Gerakan perempuan PMII lebih fokus memusatkan perhatian menangani masalah-masalah perempuan dan sebatas menjahit, memasak dan mengenai masalah dapur.

pada tanggal 16 Februari 1966 diadakannya Traning Kursus Keputrian yang melahirkan Panca Norma KOPRI dan  gagasan pembentukan badan Semi Otonom PMII (KOPRI).

3. Periode 1967-1970

Kongres III PMII di Malang Jawa Timur 7-11 Februari 1967:

Departemen Keputrian : Tien Hartini

Gerakan/Gagasan :

Konsolidasi dibentuknya KOPRI

(Hasil Muskernas II PMII Semarang 25 November 1967)

PP Badan KOPRI

Ketua KOPRI : Ismi Maryamah BA

Gerakan/Gagasan :

Mengorganisir kekuatan kader perempuan PMII serta menjadi ruang gerak dalam mengeluarkan pendapat dan beraktifitas sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan masyarakat.

4. Periode 1970-1973

Kongres IV PMII di Makasar Ujung pandang 25-30 April 1970 :

PP dan Badan KOPRI

Ketua KOPRI : Adibah Hamid

Gerakan/Gagasan :

Berpindah kedudukan di Surabaya Jawa Timur

5. Periode 1988-1991

Kongres IX PMII di Wisma Haji Surabaya Jawa Timur November 1988:

Ketua KOPRI : Khofifah I.P

Gerakan/Gagasan :

Dibentuk sistem kaderisasi yang sistematis terdiri dari Kurikulum dan Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) dan LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI).

6. Periode 1997-2000

Kongres XII PMII di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur 1997 :

Ketua KOPRI : Luluk Nur Hamidah

Gerakan/Gagasan :

28 Oktober 1991 Lahir NKK KOPRI

(KOPRI dibubarkan pada saat Kongres PMII di Medan tahun 2000)

7. Periode 2003-2005

Kongres XIV PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan 2003 :

Ketua KOPRI : Wiwin Winarti

Gerakan/Gagasan :

  1. KOPRI dibentuk kembali dengan status Semi Otonom, berdasarkan hasil POKJA amanat Kongres XIV PMII 2003. Forum POKJA Perempuan PMII dilaksanakan oleh PB PMII pada tanggal 26-29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta
  2. Tahun 2003, amanat Pertemuan POKJA Perempuan: Kongres XIV di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur mengamanatkan membuat pertemuan POKJA Perempuan PMII
  3.  26-29 September 2003: Gagasan dilahirkan keorganisasian wadah perempuan.
  4. 29 September 2003: KOPRI dibentuk kembali keorganisasian wadah perempuan yang bernama KOPRI (Korps PMII Putri) dengan Visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Misinya adalah mengidiologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat yang berkeadilan gender.

8. Periode 2014 – 2017

Kongres XVIII di Jambi :

Ketua KOPRI : Ai Rahmayanti

Gerakan/Gagasan :

  1.  Lahirnya IPO (Ideologi Politik Organisasi)  KOPRI di Kongres Jambi
  2. KOPRI PB PMII menyusun panduan PPK (Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI)
  3. KOPRI PB PMII mensistematiskan buku tunggal kaderisasi nasional KOPRI
  4. KOPRI PB PMII membuat buku dakwah KOPRI sebagai panduan dalam melakukan gerakan kultural KOPRI dalam mengahadapi kencangnya islam transnasional  dan arus globalisasi.
  5. KOPRI PB PMII membuat buku panduan advokasi sekaligus lembaga LP3A (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan & Anak)

Note :

2003 sampai 2014, KOPRI daerah masing-masing membuat sistem kaderisasi KOPRI (Tidak terkonsentrasi pada modul tunggal kaderisasi KOPRI). 

Penulis: Pengurus KOPRI PMII UIN Walisongo 2021

Editor: Iftahfia

Sumber :

-Peraturan Organisasi Musyawarah Pimpinan Nasional (PO Muspimnas) di Boyolali, 28 Februari 2019

-Peraturan KOPRI PB PMII No.2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPK)

-Buku Historiografi KOPRI Telaah Genealogi PMII-NU

-Modul Kaderisasi KOPRI

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

RUU PKS, Polemik, dan Urgensinya

Kam Okt 14 , 2021
Polemik mendasar terkait RUU PKS bukan lagi terletak pada materi dalam RUU. Pertentangan yang cukup keras justru terletak pada kecurigaan tentang nilai dan agenda apa yang melatari munculnya isu dan polemik tersebut. Baik kelompok yang mendukung maupun menentang RUU PKS sama-sama mengklaim memiliki misi mulia terhadap entitas bernama perempuan; entitas […]