September Hitam, September Kelam

Oleh: Muhammad Mun’im (Koordinator Sosial dan Politik PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang)

Hari ini, 7 September 2022, tepat 18 tahun yang lalu, seorang aktivis HAM dibunuh. Munir Said Thalib namanya. Ini adalah satu dari berbagai rentetan kasus HAM masa lalu yang terangkum dalam satu nama, September Hitam.

Bulan September sangat identik dengan bulan perlawanan, bulan penuh sejarah kelam dan dikenal dengan September Hitam. Mengapa? Karena sejarah mencatat, di bulan ini banyak terjadi tragedi yang membuat negara memiliki catatan merah dalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Sampai saat ini, peristiwa tersebut belum juga diselesaikan oleh negara secara berkeadilan dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi martabat korban. Meskipun, kasus Munir dan Tanjung Priok sudah terdapat mekanisme peradilannya, tetapi pengungkapan kebenaran dan juga akses pemulihan kepada korban masih absen untuk dilakukan oleh negara.

Tragedi 1965 – 1966
Peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi pada tahun ini terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lebih dari dua juta orang ditangkap dengan paksa, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor dan lain sebagainya. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Sementara beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang.

Pada tahun 2008, Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Pro Justisia untuk Peristiwa 1965/1966 dan telah memeriksa 349 saksi korban dan mengunjungi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penahanan. Pada 23 Juli 2012 lalu, Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikannya dan menyatakan terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965/1966.

Selain itu pada tahun 2015, para korban dan keluarga korban serta pendamping telah membawa kasus 65 ke mekanisme internasional melalui, International People Tribunal di Den Haag yang pada putusannya meminta pemerintah Indonesia untuk segera meminta maaf dan juga segera melakukan proses penyidikan dan mengadili semua kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

Di tahun yang sama pula, Pemerintah Indonesia mengadakan simposium nasional 65 di Hotel Arya Duta yang diinisiasi oleh Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Simposium ini tidak lebih adalah upaya pemerintah untuk membuat forum tandingan yang beberapa keputusannya bertolak belakang dengan hasil rekomendasi IPT. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 65 karena korban dari pihak tentara juga banyak.

Kini, tragedi pembantaian 65 sudah memasuki tahun yang ke-57, tetapi Negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap para korban.

Tragedi Tanjung Priok 1984
Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 September 1984, dimana pasukan Fasis Orde Baru membantai demonstran yang menentang “Asas Tunggal Pancasila”. Peristiwa ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang berhasil di bawa ke ranah pengadilan. Yang akhirnya, pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama memutus bersalah terdakwa pelaku pelanggar HAM, sekaligus memerintahkan negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rahabilitasi. Namun para terdakwa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan berhasil lolos dari jeratan hukum pidana karena diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut juga sekaligus menggugurkan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rahabilitasi.

Hingga saat ini korban Peristiwa Tanjung Priok belum mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi karena putusan pengadilan belum bisa dieksekusi. Negara juga tidak pernah memiliki arah kebijakan yang berpihak kepada korban untuk memberikan rasa keadilan dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Tragedi Semanggi 1999
Walaupun orde baru telah runtuh pada 1998, namun kekerasan dan represifitas aparat tidak hilang begitu saja. Pada 24 – 28 September 1999, aparat menembak mahasiswa yang pada saat itu sedang marak aksi demonstrasi menentang UU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) dan Tuntutan mencabut Dwi Fungi ABRI. Dalam tragedi tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban, antara lain Yap Yun Hap (FT UI), Zainal Abidin, Teja Sukmana, M Nuh Ichsan, Salim Jumadoi, Fadly, Deny Julian, Yusuf Rizal (UNILA), Saidatul Fitria dan Meyer Ardiansyah (IBA Palembang). Tim Relawan Kemanusiaan mencatat 11 orang meninggal dan luka-luka 217 orang dalam peristiwa tersebut. 

Pada tahun 2001, Panitia Khusus DPR RI menyatakan bahwa kasus ini bukan merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini jelas mengesampingkan proses hukum Komnas HAM yang menyatakan ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Alih-alih mengalami kejelasan perkembangan kasus, Jaksa Agung justru sempat mengemukakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan termassuk pelanggaran HAM Berat. Sebuah cacat logika dalam tubuh Kejaksaan Agung jelas kembali menyakiti perasaan keluarga korban.

Pembunuhan Munir 2004
Munir Said Thalib merupakan aktivis yang tidak jauh dari pengawalan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI seperti saat operasi militer di Aceh dan Timor Leste. Beliau juga menangani kasus hilangnya aktivis anti Orde Baru semenjak 1997 – 1998 hingga insiden Semanggi. Munir wafat setelah diracun menggunakan arsenik saat penerbangan menuju Amsterdam. Konspirasi pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib hingga saat ini masih belum mendapat titik terang. Negara hanya menghukum pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual. Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah selesai bekerja, namun hingga saat ini dokumen TPF tersebut tidak kunjung dibuka ke publik.

Motif pembunuhannya pun masih misterius hingga saat ini. Ada dugaan beliau memegang data penting seputar pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung (1989), referendum Timor Timur, penculikan aktivis 1998, hingga kampanye hitam presiden 2004.

Ketika ditelusuri, Presiden Jokowi mengklaim bahwa dokumen TPF Munir tidak ada di kantor Kemensesneg. Dokumen TPF tersebut disimpan dan berada pada pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi hal itu, mantan Presiden SBY mengkalim bahwa dokumen TPF Munir berada di kantor Kemensesneg.

Dokumen TPF Munir tidak kunjung diuangkap karena menyangkut kepentingan politik para penguasa. Nama pejabat yang kemudian diduga terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir adalah Muchdi Purwoprandjono mantan Deputi V Badan Intelejen Negara (BIN). Hal tersebut membuat para pejabat saling melindungi kepentingan sehingga tidak berani membuka isi dokumen TPF Munir ke publik.

Hingga kini, negara belum juga mampu untuk menemukan atau mempublish aktor intelektual dibalik pembunuhan Munir.

Reformasi Dikorupsi 2019
Peristiwa yang masih hangat dan belum lama terjadi di rentetan September Hitam adalah aksi Reformasi Dikorupsi. Aksi demonstrasi yang dimulai dari 23 September 2019 di berbagai kota besar di Indonesia antara lain, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh, Palu dan Jakarta ini diakhiri aksi brutal dan represif aparat dengan menembakkan gas air mata, meriam air bahkan peluru karet. Di Jakarta sendiri ditemukan selongsong-selongsong gas air mata kadaluarsa. Tak hanya itu, para demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, stasiun, dan rumah ibadah.

Dampak dari kebrutalan tersebut menjadikan 5 orang masa aksi meinggal dunia, diantaranya Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra.

Akar masalah dari berbagai unjuk rasa ini adalah diterbitkannya berbagai undang-undang/maupun rancangan Undang-Undang kontroversial yang bermasalah oleh Pemerintah dan DPR. Ketika masyarakat sebagai pemilik kedaulatan menunjukkan ketidaksetujuannya secara terbuka justru dibalas oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dengan tidakan yang brutal.

PMII Walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.