Nikah Siri Bukan Solusi PNS Untuk Berpoligami

Perkawinan yang dilakukan secara siri sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya di desa-desa, kawin siri kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sebagai TKI dan TKW, serta dikalangan remaja yang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Tidak sedikit pula pejabat negara dan PNS yang melangsungkan perkawinan secara siri sebagai solusi dalam berpoligami. Perkawinan yang dilakukan secara siri memberikan dampak negatif bagi istri dan anak, karena perkawinan siri tidak dilegalkan dan tidak dicatatkan menurut Negara, berbeda dengan pandangan Islam, kawin yang dilakukan secara siri sah dan diperbolehkan.

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh instansi yang berwenang (KUA bagi yang beragama Islam) dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, ditandai dengan penerbitan akta nikah untuk kedua pasangan suami istri. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan agar terhindar dari mudharat, karena bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum dalam berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti sah di pengadilan. Apabila perkawinan dilakukan secara siri maka perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas secara hukum sehingga ketika suami tidak menjalankan kewajibanya maka istri (perempuan) tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melawan dan memperjuangkan hak-haknya. Tidak hanya istri, anak juga mendapatkan dampak negatif. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga risiko akibat ketidaktahuan wanita terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ini menyebabkannya termasuk golongan yang merugi ketika memilih menikah siri. Status anak kawin siri ini, karena tidak dicatat oleh negara maka dikatakan di luar nikah. Namun secara agama, status anak dari hasil kawin siri mendapat hak sama dengan anak hasil perkawinan sah.

Dalam peraturan PNS dijelaskan bahwa PNS tidak diperbolehkan untuk poligami kecuali dengan syarat tertentu, namun dengan adanya kawin siri yang dianggap sah oleh agama Islam, para PNS menjadikan kawin siri sebagai solusi atas tidak diperbolehkannya poligami. Hal seperti ini tentu menjadi problem bagi perempuan-perempuan yang menjadi istri siri, melihat dari fakta yang ada bahwa istri siri tidak bisa mengajukan harta gono-gini setelah bercerai, menggugat suami ketika mengalami KDRT, atau permasalahan lain dalam perkawinan.

Praktik poligami di instansi pemerintah diatur sangat ketat. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi PNS yang hendak berpoligami. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. PP ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa PNS pria yang hendak berpoligami harus mendapat izin lebih dahulu. “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,” demikian bunyi Pasal 4 Ayat (1) PP tersebut. Permintaan izin poligami tersebut harus diajukan secara tertulis. Dalam perizinan tersebut harus memuat alasan lengkap yang mendasari PNS pria hendak berpoligami. PP Pasal 4 Ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS juga mengatur bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pada PP yang lama juga diatur tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi PNS jika hendak berpoligami. Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila PNS memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif yang dimaksud yakni:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara, yang dimaksud syarat kumulatif yakni:

  1. Ada persetujuan tertulis dari istri
  2. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
  3. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Adapun izin untuk berpoligami tidak diberikan oleh pejabat apabila:

  1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan
  2. Tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif
  3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau
  5. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sudah diatur dengan sedemikian rinci oleh pemerintah mengenai PNS yang hendak berpoligami, namun masih saja banyak PNS yang melangsungkan poligami tanpa memenuhi regulasi yang telah ditentukan, kebanyakan justru memilih jalan ninja untuk kawin siri demi tidak ribet dan lebih cepat.

.

.

.

Oleh: Yayuk Sri Rahayu (Media dan Jaringan KOPRI Walisongo)

PMII Walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Mengapa Kita Kurang Sat-Set Kecuali Disuruh Ayang

Ming Mar 13 , 2022
Ayang adalah panggilan yang cukup trend saat ini, biasa digunakan untuk memanggil doi, pacar, kekasih, atau mungkin besti kita. Berbicara tentang “Ayang” tak bisa lepas dari kemesraan atau hal-hal romantis yang cenderung berlebihan, mungkin bisa dikatakan alay. Beberapa meme lucu pun bermunculan, menghiasi fenomena Ayang yang semakin meluas, mungkin kalimat […]