Citra Diri Kader KOPRI

(Sumber: pcpmiioki1.blogspot.com)

Panca Norma KOPRI

Emansipasi :

1. Emansipasi berarti pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Tuntutan akan hak-hak perempuan, meliputi segala segi kehidupan baik politik sosial ekonomi maupun kebudayaan.

3. Perjuangan hidup baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan adalah suatu tuntutan yang bagi kita mempunyai ukuran-ukuran yaitu didasarkan atas perbedaan struktur rohaniah jasmaniah dalam kondisi ruang dan waktu yang berjalan.

4. Pembatasan atas hak adalah kewajiban yaitu suatu langkah dan tindakan yang harus ditempuh lebih dulu.

5. Manifestasi dari pada itu ialah pengorbanan kaum perempuan untuk berjuang menyelami dan terjun kedalam langkah perjuangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, yang mana kewajiban seorang putri telah terpenuhi dan akan berjalan seiring dengan hak-hak yang dituntutnya.

Etika Perempuan Islam:

1. Ajaran tentang hak batil, benar salah, baik buruk, bermoral immoral adalah suatu persoalan etika Islam.

2. Pengabdian kepada Tuhan termasuk pengabdian yang tertinggi dan merupakan gerak hidup yang disandarkan atas taqwallah yang ber-amar ma’ruf nahi munkar membabat jiwa keimanan, keikhlasan serta tawadhu dan khusyuk.

3. Hubungan antar manusia diperlukan keharmonisan, keserasian, dan penyesuaian akan arus perkembangan dan perubahan zaman. Berpegang pada ajaran agama dan etika pergaulan adalah suatu kemutlakan, sehingga prinsip perorangan yang tidak hanyut terseret oleh arus tanpa arah dapat terkendali secara positif.

4. Etika pergaulan yang diartikan dengan “tata cara pergaulan” mempunyai arti relatif. Anggapan sopan bagi suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain, dan pandangan benar bagi suatu ajaran pun menempatkan hal yang sama. Oleh karenanya nilai pribadi yang menyatu dalam komunitas akan menjadi bagi dalam menuntun antar pribadi bersinggungan (bergaul). Dalam hal PMII adalah nilai ahlussunah wal jamaah.

5. Arus budaya yang senantiasa berkembang akan senantiasa mendapatkan tempat dalam masyarakat. Teguh pada prinsip serta setia pada proses haruslah melakat sebagai nilai perempuan dalam Islam oleh kader PMII Putri.

Watak PMII Putri dalam kesatuan dan totalitas berorganisasi:

1. PMII Putri adalah organ dari organisasi yang tak terpisahkan dari PMII.

2. Sebagai organ yang tak terpisahkan ia melakukan perjuangan yang senada dan seiring, selangkah dan seirama, maju dalam berbagai bidang tujuan organisasi. Bidang kepemimpinan dan interdepartemental merupakan suatu bentuk-bentuk lapangan perjuangan yang mendapat sorotan akan tuntutan sosial perempuan dimana tugas-tugas dan perannya dengan laki-laki tak dapat dibedakan.

3. Sebagai mahasiswa putri Islam, maka ia mempunyai sikap hidup, pandangan dan langkah serta tindakan yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa di luar Islam, bahkan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa putri di luar Ahluussunnah Wal Jama’ah.

4. Suatu kesatuan dalam totalitas berorganisasi adalah suatu bentuk relasi yang paten antara PMII putri dan PMII putri.

Partisipasi PMII Putri terhadap agenda-agenda organisasi:

1. Sebagai organ yang juga mempelajari ideologi secara luas maka agenda organisasi yang berafiiliasi terhadap pihak-pihak yang sevisi adalah juga alat perjuangan yang senada dan seirama, seiring dan berdampingan dalam mencapai tujuan bersama.

2. Sikap masa bodoh, sikap tidak percaya diri, sikap penakut dan menerima tanpa pertimbangan adalah suatu bentuk yang tidak seharusnya ada bagi PMII putri, justru emansipasi perempuan semestinya melenyapkan sifat-sifat tersebut.

3. Atas dasar tanggungjawab yang mendalam terhadap agama, bangsa dan negara maka partisipasi terhadap agenda-agenda organisasi sebagai alat pemupuk nasionalisme terutama di ranah organisasi perempuan adalah kemutlakan gerak yang tidak dapat dielakan adanya.

Partisipasi PMII Putri terhadap kegiatan masyarakat:

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu amanat tuhan. Ia merupakan amal ibadah kalau pengabdiannya itu diiringi niat yang ikhlas dan pembaktian kepada Tuhan.

2. PMII Putri sebagai perempuan realistik, sudah seharusnya mampu menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan. Dan tugas-tugas ini akan diselesaikan kalau bentuk-bentuk kegiatannya semata-mata mengarah pada kepentingan agama, nusa, bangsa.

3. Secara konkrit kader putri akan men-dharmabakti-kan nilai-nilai PMII dalam seluruh bentuk kehidupan, baik bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya guna mencapai perkembangan kebudayaan.

4. Suatu pembaktian yang mesti dituntut terlebih dahulu agar tidak menyimpang dari norma-norma agama, revolusi dan kemasyarakatan adalah usaha mutlak untuk mempelajari hukum-hukum dan ajaran agama yang berjalan di masyarakat.

Nilai Kader KOPRI (NKK)

Nilai Kader KOPRI yang biasa disingkat dengan NKK merupakan sebuah sarana kader KOPRI untuk mengenal, melihat dirinya sendiri dan bahkan mengharapkan yang lain untuk melihat. NKK juga sebagai pedoman yang memberikan wawasan mengenal misi dan tujuan organisasi sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak. Semua tindakan kader putri harus didasari nilai-nilai yang dilegitimasi sebagai NKK. Berikut merupakan rumusan dari NKK (Nilai Kader KOPRI):

Modernisasi

Modernisasi dalam artian (kader PMII) mampu mengembangkan suatu kultur dengan menempatkan bentuk rasionalitas tertentu yang selaras dengan norma agama dan masyarakat. Modernisasi seringkali ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal demikian ternyata mampu mengubah pandangan manusia dalam beberapa masalah kehidupan mereka. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam banyak aspek. Tetapi fatalnya, sebab begitu memudahkan hidup, banyak manusia seringkali mengideologikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sembahan kehidupan. Menghadapi fenomena demikian, maka sikap KOPRI menerima modernisasi secara selektif mana yang harus diambil. Tetapi dengan catatan tegas bahwa kader PMII tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman, terlebih ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mitra Sejajar

1. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kodrat yang berbeda, namun sama-sama mempunyai tanggung jawab kekholifahan. (Q.S. 8 : 165)

2. Masing-masing mempunyai hak dan kewjiban yang sama atau seimbang. (Q.S. 2 : 228).

3. Mempunyai kesempatan beraktivitas dan berjuang serta akan diperhitungkan prestasi kerjanya. (Q.S. 4 : 32)

4. Antara laki-laki dan perempuan saling melindungi. (Q.S. 9 : 71)

5. Antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. (Q.S. 2 : 167)

Perempuan Ideal

1. Sholihah, taat, dan menjaga diri dengan baik (Q.S. 2 : 34)

2. Beriman, tunduk, jujur, khusyuk, dermawan, menjaga kehormatan dan banyak berdzikir kepada Allah (Q.S. 33 : 35)

3. Memiliki pribadi yang dinamis dan kreatif ditunjang dengan tindakan, intelegensi dan kasih sayang.

4. Memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari keterbatasannnya, menembus ruang dan waktu untuk meningkatkan kehidupan sosial.

Watak KOPRI

1. KOPRI dalam melakukan kegiatan tidak akan meninggalkan sifat-sifat keperempuanannya.

2. KOPRI mempunyai tindakan, pandangan dan langkah yang berbeda dengan mahasiswi non Islam, bahkan di luar ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah harus memiliki keunikan tersendiri.

Ideologi Politik Organisasi KOPRI (IPO KOPRI)

Aswaja hadir dalam tubuh PMII sebagai landasan dan corong berpikir kader untuk melakukan perubahan menuju kebaikan dalam tata masyarakat yang berkembang. Prinsip aswaja, al-khuriyah (pembebasan), al-‘adalah (keadilan), al-musawwamah (kesetaraan) adalah jelas merupakan ideologi politik KOPRI.

Penulis: KOPRI PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang 2021

Editor: Aji Firman

Sumber :

– Peraturan Organisasi Musyawarah Pimpinan Nasional (PO Muspimnas) di boyolali, 28 Februari 2019.

– Catatan KOPRI Komisariat UIN Walisongo Masa Khidmat 2020/2021 (bekerja sama dengan KOPRI PKC Jawa Tengah Masa Khidmat 2020/2022).

– Historiografi KOPRI Telaah PMII-NU.

– kbbi.kemendikbud.go.id.

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Gus Dur; Presiden Pejuang Lingkungan Hidup

Kam Nov 18 , 2021
Berbagai kebijakan kontroversial menghiasi kepemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Kebijakan itu dinilai nyeleneh, asal-asalan, dan terkesan tanpa pertimbangan. Seperti kebijakan menghapus dua departemen besar, departemen penerangan dan departemen sosial. Selain itu Presiden yang akrab di panggil Gus Dur itu juga mengusulkan penghapusan TAP MPR tentang PKI dan […]